Fahri Luncurkan Buku 'Arahan Baru Pemberantasan Korupsi' dan 'Daulat Rakyat'

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Koordinatir bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah meluncurkan dua buah buku hasil pemikirannya dengan judul 'Arahan Baru Pemberantasan Korupsi' dan 'Daulat Rakyat'.

Launching buku itu dilakukan di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/9). Buku ini salah satu upaya menapakkan jejak dalam sejarah panjang reformasi parlemen di Indonesia.

"Buku ditulis dalam konteks besar konsolidasi demokrasi dan ancaman yang dihadapi dan munculnya kebutuhan global reformasi parlemen diberbagai belahan dunia," tulis Fahri dalam pengantar bukunya yang berjudul Daulat Rakyat.

Karena itu, Fahri berharap, buku itu dapat menjadi bahan serta bacaan bagi peminat studi kenegaraan dan ketatanegaraan. "Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari jejak sejarah memperkuat daulat rakyat dan menjaga demokrasi Indonesia sebagaimana amanah yang paling berharga bagi kita semua," ucap dia.

Dijelaskan, hakikat demokrasi adalah keseimbangan, beserta upaya-upaya untuk mewujudkannya. Ketika ada satu institusi demokrasi yang memiliki kekuasaan berlebih, maka perjuangan demokrasi adalah bagaimana menghadirkan institusi lain yang mampu mengimbangi atau mampu mengontrolnya.

"Ketika institusi penyeimbang berubah menjadi kuat, maka dibutuhkan mekanisme lain dalam kerangka sistem untuk mengembalikan pada keseimbangan kekuatan," tandas Fahri.

Disebutkan, reformasi parlemen adalah upaya memperbaiki diri dan memperkuat kelembagaan agar dapat menjalankan wewenangnya secara benar. Kemampuan untuk melakukan pengawasan atas eksekutif adalah salah satu fungsi kunci menjaga kesinambungan demokrasi.

Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir adalah terpilihnya pucuk pimpinan eksekutif yang berwatak anti demokrasi. Mereka menyusup dalam sistem, kemudian membunuh demokrasi baik secara perlahan maupun secepat kilat.

Politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menegaskan, reformasi parlemen semakin bermakna saat masyarakat menjadi terbuka serta aktif berpartisipasi.

Parlemen juga harus punya daya tampung aspirasi masyarakat dengan kapasitas yang terus membesar. Parlemen perlu 'mengundang' warga negara untuk melakukan pengawasan atas kinerja anggotanya. Kinerja anggota parlemen yang optimal akan membantu warga negara untuk mendapatkan haknya secara wajar dari eksekutif.

"Daulat rakyat tercermin dalam sistem perwakilan. Daulat rakyat juga dihimpun secara institusional dalam kerangka demokrasi. Tingginya posisi daulat rakyat terkadang perlu dihadirkan dalam artefak-artefak budaya politik," papar dia.

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara peluncuran buku tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon, serta Anggota DPR RI Arteria Dahlan. (akhir)

0 komentar:

Posting Komentar

kirim ke email : satuwarta@yahoo.com