Yan Winata Sasmita ; Nelayan Muara Angke Beralih Profesi dan Pulang Kampung Akibat Belum Kantongi Surat Izin

Jakarta, dekiknews.com
Ratusan kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT) di pelabuhan ikan Muara Angke tidak dapat melaut lantaran belum mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ikan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibatnya ribuan nelayan terlantar tidak mendapatkan penghasilan karena tidak bisa melaut.

“Nelayan dipaksa menjadi miskin oleh pemerintah. Dan Kementerian Kelautan dan perikanan tidak tersentuh hatinya melihat penderitaan nelayan,” jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DKI Jakarta, Yan Winata Sasmita, dalam aksi penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015, di pelabuhan ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (3/2/2016).

Selain persoalan izin, kondisi nelayan saat ini menjadi semakin dipersulit dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PP ini dinilainya bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya, “Dan jelas tidak sesuai dengan  dengan strategi peningkatan kesejahteraan nelayan sesuai janji pemerintah. Karena kenaikannya sampai 1000 persen,” kata Yan.
Itu sebabnya, ratusan ribu nelayan dan keluarganya yang ada di wilayah DKI Jakarta, dalam setahun belakangan ini semakin memprihatinkan.

Sebagian besar nelayan Muara Angke saat ini, kata Yan, beralih profesi dan tidak sedikit kembali ke kampung halaman demi mendapatkan penghasilan, “Padahal nelayan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, Dan perlu diingat, nelayan tidak pernah menikmati bantuan kesejahteraan dari pemerintah,” tandasnya

0 komentar:

Posting Komentar

kirim ke email : satuwarta@yahoo.com