FELSMI Mengecam Arogansi Kapolri Panggil Paksa Penyidik KPK


Jakarta - satuwarta.com,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Federasi LSM Indonesia (FELSMI) mengecam tindakan aparat kepolisian memanggil paksa lima penyidik KPK dari kepolisian yang memilih mengabdi di KPK. Kapolri, Timur Pradopo memperuncing keadaan sehingga sesama penegak hukum saling berlawanan.

"Ini merupakan sejarah kelam penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Masalah itu juga kami yakin erat kaitannya dengan kasus Simulator yang melibatkan Djoko Susilo. Oknum-oknum kepolisian yang terlibat diduga ketakutan jika KPK yang menuntaskan kasusnya jaringan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan terbongkar," tegas Ketum FELSMI, HM. Jusuf Rizal menanggapi pertikaian Polisi dan KPK di Jakarta, kemarin  

Untuk itu ratusan LSM penggiat anti korupsi berada digarda depan ikut mendukung penguatan KPK. Tidak hanya itu, FELSMI juga mendorong revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar memiskankan dan memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Sikap arogansi kepolisian yang terkesan membela Djoko Susilo menandakan reformasi polri sudah mati suri.

Jusuf Rizal yang juga Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mengatakan memahami kekecewaan LSM penggiat anti korupsi terhadap kepolisian yang justru memperburuk kondisi penegakan hukum. LSM juga kecewa terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak kunjung tegas menyelesaikan pertikaian Kepolisian dan KPK.

Melihat kondisi KPK yang terus digoyang, kewenangannya mau dibonsai hingga ide pembubaran KPK, maka FELSMI memberikan dukungan agar KPK terus dipertahankan. "Para LSM penggiat anti korupsi seluruh Indonesia siap bergerak mendukung eksistensi KPK. Siapapun yang mencoba melemahkan KPK, sama dengan bermusuhan dengan rakyat," tegas Jusuf Rizal.

FELSMI meminta Presiden SBY ikut menata lembaga yudikatif agar terjadi sinergi dalam gerakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia. "Jika memang Kapolri Timur Pradopo bersalah dan dianggap tidak mampu mengatur personilnya, bisa saja diganti. Saya rasa masih banyak figur lain yang pro terhadap pemberantasan KKN," ujar Jusuf Rizal.

0 komentar:

Posting Komentar

kirim ke email : satuwarta@yahoo.com