LSM dan Ormas Bela Pedagang Tradisional di Kota Tarakan

TARAKAN - Musuknya barang-barang makanan dan minuman produk asal Malaysia yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha warga Indonesia di Kota Ta rakan atau pedagang-pedagang tradisional yang meng gunakan kapal-kapal kayu dengan bobot 20 GT (Gros Ton)
kebawah yang diangkut dari Tawau Malaysia masuk ke Kota Tarakan dan sekitarnya. Dalam aksi demo damai yang dilakukan oleh Gufron dengan kawan-kawan dari LSM dan Ormas diikuti pedagang-pedagang tradisional di Kantor DPRD Kota Tarakan mendapat sambutan hangat dari sejumlah anggota dewan yang hadir antara lain Ketua DPRD EFFENDI JUFRIANTO, SUPAAD HARIANTO, H.PADLAN HAMID, IBU HJ. JUBAEDA, HJ. SITI LAELAH, AMRON SAYUTI,SABAR SANTOSO dengan anggota DPRD lainnya yang tidak dapat disebut kan namanya satu persatu.
Dalam aksinya Gufron selaku koordi nator Demo Damai menyampaikan 7 (Tujuh) butir tuntutan agar pedagang-pedagang tradisional dapat kembali ber dagang seperti semula dan dapat melin tasi laut antara Tawau – Tarakan tanpa ada gangguan disebutkan Gufron seper ti hantu-hantu laut yang mencekal pada pedagang sebagai mangsanya, peda gang-pedagang tradisional ini sudah sejak dahulu kala berdagang bahkan se mokol / seludupan pun dia lewati apalagi sekarang kita sudah merdeka tapi eko nomi kita masih dibelenggu, era perda gangan bebas terbuka dan transparansi itu salah satu bagian yang terpenting un tuk membangun ekonomi bangsa ini. Dari seluruh peserta demo aksi damai di ajak masuk untuk duduk membicarakan butir-butir tuntutan yang dimaksud dan ada beberapa narasumber baik dari DP RD komisi yang membidangi perdagang an menyebutkan agar dapat bersabar karena sementara di urus di pusat masa lah perizinan export impor untuk pelabu han Kota Tarakan dari 7 Pelabuhan yang di tunjuk oleh pemerintah pusat dan Tarakan bisa masuk pelabuhan export- impor, tapi sepertinya pelaku-pela ku usaha dan pedagang tradisional tidak nyambung apa yang dimaksudkan.
Sementara pandangan yang disam paikan pemerintah Kota Tarakan melalui dinas perdagangan dan koperasi yang disampaikan Alexandra menurutnya singkat namun tujuan kita sama dan me ngajak para pelaku-pelaku usaha terse but untuk mengikuti jalan yang resmi da ri 7 (Tujuh) pelabuhan yang resmi dan tersebut antara lain Pelabuhan Makas sar, namun dari pihak pedagang tradisio nal ini kurang menanggapi ajakan perin dakop tersebut alasannya mana bisa ka tanya singkat, tetapi dalam uraian Ke pala Dinas Perdagangan tersebut belum lah aspiratif sebab ada hal-hal yang be lum di jelaskan menurut pantauan Media Koran ini yang dimaksudkan antara lain pedagang-pedagang tradisional ini tidak mungkin berlayar dari Makassar ke Kota Tarakan membawa barang-ba rang produk Malaysia itu kalau kapalnya Cuma kapal kayu dengan bobot 20 GT (Gros Ton) misalnya mampukah melintasi lautan luas itu.
Masalah perijinan, juga belum dije laskan oleh instansi terkait apakah ijin ekspor – impor tersebut sudah meme nuhi ketentuan kalau hanya pedagang tradisonal itu memiliki kapal kayu dengan bobot 20 ton kebawah jangan-jangan perjuangan anggota DPRD Kota Tara kan dan Pemkot berjuang atas nama rakyat kecil tapi setelah tercapai tujuan yang bisa peroleh ijin impor / ekspor adalah Toke-Toke seperti yang dimaksud salah satu anggota Demo Aksi Damai Amran Sayuti itu yang juga ketua kope rasi Karya Maju Bersama menyebutkan kekecewaannya sebagaimana penga lamannya diungkapkan tentang gula asal Malaysia di larang masuk tapi yang dapat ijin memasukkan gula Cuma tokek tertentu seolah-olah pedagang di kuasai dengan system monopoli. Selain 7 (tujuh) butir tuntutan itu yang di sampaikan melalui ketua DPRD Kota Tarakan ada juga salah satu butir yang sederhana disampaikan Hamdu, SE salah satu perwakilan pedagang tradisional yang juga pakar ekonomi antara lain selain pungutan resmi pedagang juga mengeluarkan biaya, baik input maupun output, tegakkan perda yang akomodatif terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut, pertanyaannya apakah ada jaminan bahwa pedagang-pedagang tradisional itu memenuhi ketentuan / persyaratan memperoleh ijin ekspor-impor, atau sebaliknya. Ada ijin tidak bisa dipergunakan. Siapa yang rugi ? pedagang juga mau bayar ke Negara tapi tolonglah berikan jalan, katanya.
uAshar / Tim

0 komentar:

Posting Komentar

kirim ke email : satuwarta@yahoo.com